Pengertian Antikorupsi di Indonesia

Pengertian Antikorupsi di Indonesia

Di Indonesia, persoalan Korupsi nyaris dianggap menjadi hal yang biasa. Korupsi di Indonesia telah menjadi persoalan struktural, kultural, dan personal. Persooalan struktural karena telah melekat dalam sistem pemerintahan. Disebut personal kultural karena kelaziman kolektif yang telah diterima menjadi kebiasaan dalam masyarakat di berbagai lingkungan sosial. Dikatakan persoalan personal  karena mentalitas korupsi menyatu dengan kepribadian orang Indonesia pada umumnya.

Anikorupsi artinya tidak setuju , tidak suka, dan tidak senang terhadap korupsi. Karena perbuatan korupsi dalam konteks agama sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan dan pelakunya dianggap telah melakukan dosa besar.

Menurut tinjauan Sosial, korupsi adalah kegiatan yang menyimpang dari tatanan kehidupan masyarakat. Dikatakan menyimpang karena tidak bekerja secara layak dan wajar dalam meraih keuntungan finansial melainkan dengan cara melakukan jalan pintas sehingga perbuatannya mengarah kepada tindakan yang dapat merugikan kehidupan  bersama. Bahkan tindakannya jelas-jelas bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

Menurut tinjauan hukum, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dan sebagai tindak kejahatan luar biasa. Pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan pidana penjara dan denda.

Menurut tinjauan ekonomi, korupsi dapat merugikan keuangan negara yang berarti pula merugikan masyarakat secara umum. Dikatakan demikian karena banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia melahirkan krisis multidimensi. Krisis-krisis itu antara lain adalah krisis kepercayaan, krisis moral, dan krisis ekonomi. Yang dimaksud dengan krisis kepercayaan adalah hilangnya kepercayaan negara-negara investor berupa keengganannya menanamkan modal di Indonesia. Krisis moral yaitu cara hidup para pemimpin yang semestinya mmeberi contoh yang baik kepada masyarakat atau rakyat justru malah melakukan tindakan yang tidak terpuji. Krisis ekonomi ialah tidak optimalnya hasil pembangunan karena sebagian dananya dikorupsi. Misalnya, banyak sarana transportasi, kesehatan, dan pendidikan tidak maksimal.