Latest Updates
Showing posts with label Honorer K2. Show all posts
Showing posts with label Honorer K2. Show all posts

Yang Harus Diperhatikan Para Calon Pelamar CPNS 2019 dan P3K

Pemerintah berencana akan mengadakan Tes CPNS dan P3K pada bulan Oktober mendatang. Tentunya ini merupakan kabar baik bagi para pelamar CPNS dan P3k, begitu juga Honorer K2 yang belum lolos seleksi P3k atau CPNS. 
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana memprediksi jumlah pelamar CPNS 2019 mencapai 5,5 juta.

Pada pelaksanaan seleksi CPNS 2018 total pelamar sebanyak 3.636.251 juta. Rinciannya, jumlah pelamar di 76 instansi pusat mencapai 1.446.460 dan pelamar di 481 instansi daerah sebanyak 2.189.791.

Selanjutnya formasi CPNS 2018 Provinsi Papua diberikan sebanyak 12.831 dan Provinsi Papua Barat 6.208. Sementara untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I sebanyak 51.293 peserta melampaui passing grade.

Formasi PPPK Tahap I ini dibuka khusus bagi tenaga honorer dengan jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, Dosen dan Tenaga Kependidikan PTN baru, serta Penyuluh Pertanian.
Selaku Ketua Pelaksana Panitia Seleksi ASN Nasional (Panselnas), Bima juga menyampaikan sejumlah kendala yang dialami pelamar CPNS 2018.
  1. Database kependudukan yang tidak update, terutama kesulitan pelamar melakukan update Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) daerah dan pusat.
  2. Sejumlah ijazah pelamar tidak sesuai kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan.
  3. KTP yang diunggah pelamar tidak jelas/bukan KTP asli. Keempat, sejumlah dokumen pendukung yang dilampirkan tidak lengkap.
Beberapa permasalahan ini yang menjadikan peserta tidak memenuhi syarat administrasi.

Untuk rencana pelaksanaan seleksi ASN pada Oktober 2019 akan dibuka dengan dua jenis pilihan, yakni seleksi CPNS dan PPPK Tahap II. Total kebutuhan ASN nasional 2019 sejumlah 254.173 yang mencakup 100.000 ribu formasi CPNS dan 100.000 formasi PPPK tahap kedua, dan sisanya sudah dilaksanakan pada seleksi PPPK tahap pertama.
Dari aspek infrastruktur seleksi, 108 titik lokasi di seluruh Indonesia dapat dimanfaatkan melalui fasilitas yang disediakan BKN dan bekerja sama dengan sejumlah instansi pusat dan daerah.

"Jumlah ini tentu tidak cukup untuk pelaksanaan seleksi serentak, oleh karena itu beberapa opsi sedang disiapkan dengan kerja sama instansi di pusat dan daerah," tandasnya.

Bulan Januari 2019, Pemerintah akan Merekrut PPPK

Inilah yang sangat dinanti-nantikan oleh para Honorer diberbagai Instansi Pemerintah di tahun 2019. Apa itu, PPPK, ya PPPK atau disebut P3K. Merupakan kepanjangan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 

Pemerintah akan merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) pada Januari 2019. Kemudian fase kedua akan diselenggarakan setelah pemilihan umum (Pemilu) yang berlangsung pada April 2019.

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja menyampaikan hal itu saat mendampingi Menteri PANRB Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam konferensi pers pada Rabu 19 Desember 2018 yang dikutip dari laman Setkab, Kamis (20/12/2018).

Selain itu, pemerintah juga berencana kembali membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2019.
"Rekrutmen ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai, terutama bidang pendidikan dan kesehatan. Di mana banyak pegawai yang akan memasuki uang pensiun pada 2019," ujar dia.

Sementara itu, Menteri PAN-RB, Syafruddin mengatakan, rekrutmen P3K akan dilakukan dengan sangat terbuka. Ini karena diselenggarakan secara umum yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat dengan batas usia maksimal dua tahun sebelum batas usia pensiun dari jabatan yang akan dilamar.

Selain itu, menurut dia, P3K diharapkan dapat merekrut tenaga profesional dengan tujuan meningkatkan SDM di Indonesia terutama yang memiliki usia di atas 35 tahun yaitu batas usia rekrutmen CPNS.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana menuturkan, teknis penyusunan kebutuhan P3K sama dengan teknis penyusunan kebutuhan CPNS.

Instansi mengusulkan kebutuhan kepada Kementerian PANRB kemudian BKN memberikan pertimbangan teknis pada Kementerian PANRB terkait kebutuhan formasi itu.

"Kebutuhan formasi tersebut juga disesuaikan dengan ketersediaan alokasi belanja pegawai daerah yang tidak lebih dari 50 persen," kata Bima.

 Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 22 November 2018 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perjanjian Kerja atauPP Nomor 49 Tahun 2018.

Aturan itu juga turut mengatur soal keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai pengganti tenaga honorer. Ini sebagai upaya hapus keberadaan tenaga honorer di Kementerian/Lembaga (K/L).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, pengadaan PPPK ini merupakan upaya pemerintah untuk menghapus tenaga honorer. 

Namun begitu, ia tak bisa menepis kenyataan tenaga honorer di lingkungan K/L masih akan tetap ada dalam beberapa tahun mendatang.

"Ya engga bisa ditutupin juga. Honorer masih akan ada sampai kira-kira 5 tahun mendatang. Dengan adanya PPPK ini, kami mau nantinya enggak ada lagi tenaga honorer," ungkapnya.

"Pengadaan PPPK ini bertahap, enggak bisa langsung sekaligus menghapus keberadaan tenaga honorer," Ridwan menambahkan.

Adapun PP Nomor 49 Tahun 2018 menyebutkan, PPPK bakal mendapat gaji dan tunjangan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Ridwan menyampaikan, PPPK kelak memang bakal upah serupa dengan PNS yang diterima lewat seleksi CPNS. Dengan catatan, tambahnya, tidak mendapat tunjangan pensiun selayaknya PNS pada umumnya.

"Secara pendapatan yang akan dibayar pemerintah mereka akan sama dengan PNS. Tapi PT Taspen tidak akan memberikan uang pensiun di akhir masa kontrak," ujar dia.


DPR Setuju K2 Menjadi PPPK, Bagaimana dengan RUU ASN nya?

Saat in memang para Honorer terutama Kategori II sedang was-was dan gundah dengan akan adanya Seleksi PPPK ini, mereka sangat berharap Kebijakan ini sepenuhnya bisamengakomodir K2. Dan mereka juga masih berharap kepada Pemerintah untuk bisa di angkat menjadi CPNS.

Rapat kerja Komisi X DPR RI dengan pemerintah yang salah satu keputusannya mengarahkan 150.669 guru honorer K2 (kategori dua) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) jadi pro-kontra. Sebagian honorer menerima, tapi lebih banyak yang menolak.
---
"Kami tolak PPPK." Penegasan itu selalu diucapkan acapkali JPNN meminta tanggapan honorer K2 maupun non K2. Mereka merasa hanya status PNS yang layak diberikan kepada honorer yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun dengan gaji di bawah standar kelayakan hidup.

Ada kesal bercampur pesimistis di sana. Mereka waswas, PPPK hanya alat pemerintah untuk meredam gejolak di kalangan honorer K2 maupun non-kategori.

"Pokoknya sampai kapanpun kami menolak PPPK. Kalau PPPK dianggap sama kesejahteraannya dengan PNS, kenapa enggak sekalian saja kami di-PNS-kan. Kok tanggung amat?," kata Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Senin (17/12).

Guru kelas di SDN Banjarnegara ini menegaskan, tidak akan ada kata menyerah bagi mereka untuk mendapatkan status PNS. Dia optimistis, jalan akan terbuka lebar bagi mereka.
Dia tidak mau honorer K2 dibuang dengan cara tidak manusiawi. Ketika uang negara dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur, tenaga honorer diperas sampai kering keringatnya. Giliran ada dana, honorer K2 dicampakkan, pemerintah merekrut CPNS dari jalur umum.

Keluhan Titi juga dirasakan Eka Mujianta, koordinator wilayah FHK2I Yogyakarta. Honorer K2 hanya minta keadilan dari pemerintah.
Dia menyebut, pada 2013 mereka sudah ikut tes CPNS dengan mengacu pada PP 56/2012. Namun, hanya 219 ribu yang diambil pemerintah tanpa mengetahui hasilnya seperti apa. Tahu-tahu pemerintah meluluskan nama-nama honorer K2 tanpa mencantumkan nilainya. Pemerintah juga yang menentukan kuota 30 persen dari 640 ribu honorer K2 saat itu.

"Kalau saja tidak ada pembatasan kuota 30 persen pasti banyak yang terakomodir. Sekarang masih banyak honorer K2 yang tercecer, itu bukan salah kami. Kami tetap bekerja dengan dedikasi tinggi walaupun honor kecil," ucapnya.

Eka mengungkapkan, honornya tidak cukup untuk beli bensin karena punya istri dan anak yang harus dihidupi. Anak-anaknya butuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Bekerja sejak 1995 dan sekarang sudah 23 tahun, tidak ada kejelasan status. Saat ini honorer K2 hanya minta belas kasihan pemerintah.

Sementara Korwil FHK2I Maluku Utara Said Amir memertanyakan komitmen pemerintah untuk mengantarkan honorer K2 menjadi PNS. Apalagi DPR justru menggiring honorer jadi calon PPPK.

Dia menilai ada pergeseran misi DPR terhadap penyelesaian honorer K2. Itu sebabnya, seluruh honorer memertanyakan apa sebenarnya niat DPR.

Kesepakatan DPR dengan pemerintah juga dinilai tidak mewakili aspirasi rakyat. Sebab, yang diharapkan honorer adalah status PNS.

"Kok aneh DPR yang awalnya mendukung status PNS kini berbalik arah mem-PPPK kan kami. Badan Legislasi juga sepertinya tidak peduli lagi," ucapnya.

Dia mengimbau agar DPR kembali ke marwah perjuangan. Yaitu mempercepat revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pintu masuk honorer K2 menjadi PNS. Jangan sampai DPR kemasukan angin dan lupa akan misinya.
Mereka bertanya-tanya ada apa dengan para legislator di Senayan. DPR digaji dan mendapatkan tunjangan besar karena dibayar rakyat termasuk honorer K2.

Said juga meminta para politikus dari parpol pendukung pemerintah untuk menunaikan janjinya, mempercepat revisi UU ASN. Jangan sampai revisi terhalang karena parpol takluk kepada pemerintah.

"Tinggal daftar inventarisir masalah (DIM) kok DPR tidak bisa memaksa pemerintah menyerahkan. Mana itu para politikus PDIP katanya pengusung tunggal revisi UU ASN tapi sampai sekarang kami hanya di PHP (pemberi harapan palsu). Kalau begitu di pileg 2019 kami ganti saja anggota DPR RI," pungkasnya.

Pentolan honorer optimis Revisi UU ASN akan di tetapkan

Para Honorer K2 masih menuai harapan akan disyahkannya Revisi UU ASN, karena apabila Revisi UU ASN ini disyahkan otomatis akan membawa nasib mereka untuk lebih baik lagi. 

Para pentolan honorer K2 (kategori dua) tetap optimistis meski dalam penutupan masa persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2018/2019 tidak menyentil soal RUU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mereka yakin RUU ASN akan ditetapkan sehingga pintu masuk menjadi PNS makin terbuka lebar.

"Saya masih optimistis akan ada pembahasan revisi UU ASN. Di paripurna sebelumnya, jelas diputuskan perpanjangan waktu pembahasan revisi UU ASN masuk Prolegnas 2019. Jadi di paripurna penutupan masa sidang tidak diusulkan kembali," kata Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) DKI Jakarta Nurbaiti kepada JPNN.com, Senin (17/12).

Terkait anggaran buat pengangkatan PNS dari honorer K2 tidak masuk dalam RAPBN 2019, menurut Nurbaiti, itu karena bertentangan dengan UU ASN.

Pasalnya, Honorer K2 tidak bisa diangkat PNS kalau UU nya tidak direvisi.

Sedangkan untuk biaya honorer K2 menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) harus ada kesepakatan juga dan pengajuan anggaran di Komisi II.

"Saat rapat kerja di Komisi X DPR RI 12 Desember, perwakilan Kemenkeu sudah bilang kalau soal anggaran ya tinggal tunggu KemenPAN-RB. Kemenkeu butuh data berapa formasi yang diusulkan KemenPAN-RB," tandasnya.
Sumber : https://www.jpnn.com/news/pentolan-honorer-k2-optimistis-ruu-asn-akan-ditetapkan

Guru Honorer Tuntaskan Dulu!

Infrastruktur saat ini memang sudah membaik disebagian dareah-daerah termasuk di daerah pedesaaan, jalan-jalan kecil sudah di cor. Pemerintah diminta tidak hanya fokus membangun infrastruktur. Pasalnya masih banyak persoalan bangsa yang harus diselesaikan, salah satunya guru honorer.

"Saya rasa pemerintah harus menghentikan pembangunan infrastruktur dulu, seperti pembangunan tol di Papua dan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung demi terealisasinya penyelesaian permasalahan guru honorer ini," tutur Dedi W, anggota Komisi X DPR RI, Minggu (16/12).

Dia mengungkapkan, selama ini pemerintah jor-joran di pembangunan infrastruktur tapi lupa menyelesaikan masalah guru honorer. Akibatnya, ada 150 ribuan guru honorer K2 (kategori dua) yang belum terangkat kesejahteraannya.

"Saya mengusulkan agar KemenPAN-RB melakukan seleksi tertutup untuk pengangkatan guru honorer ini menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," tutur politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sementara Nizar Zahro mengatakan, dalam PP Manajemen PPPK pasal 9, memungkinkan setiap warga negara bisa melamar. Kedua, PP ini hanya diperuntukkan bagi guru honorer yang memiliki sertifikasi. Bila tidak memilikinya, maka dia tidak bisa mengikuti PPPK.

"Intinya PP Manajemen PPPK adalah PP yang membunuh kepentingan guru. Saya lebih setuju PP yang berlaku saat ini direvisi. Bila perlu dipercepat revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN)," tuturnya.

Politikus Partai Gerindra ini menilai daripada menjadikan guru honorer K2 menjadi PPPK lebih baik mempercepat revisi UU ASN agar mereka bisa diangkat menjadi CPNS.

Batas Usia Honorer Ikut Seleksi PPPK

Setelah proses seleksi CPNS usai, tinggalah proses seleksi PPPK yang sangat ditunggu-tunggu oleh para honorer, apalagi yang kemarin tidak bisa ikut seleksi CPNS karena faktor usia.

Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan, yang menjadi prioritas penanganan pemerintah dalam penyelesaian masalah honorer K2 (kategori dua) adalah tenaga guru (termasuk dosen) dan tenaga kesehatan.

Terdapat tiga undang-undang yang digunakan untuk mengatur pengangkatan guru PNS. Yaitu UU ASN (Aparatur Sipil Negara), UU Guru dan Dosen, dan UU Tenaga Kesehatan.

"Jadi patokannya bukan cuma UU ASN. Contohnya, guru honorer K2 harus disandingkan dengan UU Guru dan Dosen yang salah satu syaratnya harus S1. Kalau belum S1 tidak bisa diangkat sebelum kantongi ijazah sarjananya," terang Iwan, sapaan akrab Setiawan, Sabtu (15/12).

Langkah penanganan eks honorer K2 guru non PNS yang tidak lulus tes CPNS dan sudah berusia lebih 35 tahun, bisa mengikuti seleksi tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sementara bagi yang belum berusia 35 tahun bisa mengikuti tes seleksi CPNS pada tahun berikutnya melalui skema PPPK.

Iwan menjelaskan, guru K2 bisa melamar sepanjang umurnya satu tahun sebelum masa pensiun jabatan. Guru sendiri, pensiun di usia 60 tahun.

"Guru yang usia 59 tahun pun masih memungkinkan untuk mengikuti seleksi PPPK. Dengan catatan memenuhi syarat UU Guru dan Dosen plus UU ASN," tandasnya.
Demikian informasi mengenai batas usia Honorer mengikuti seleksi Calon PPPK, semoga bermanfaat.

Mendikbud : Guru Harus mengajar Dua Mapel

Kebanyakan Guru Honorer di daerah adalah mengajar Kelas, dengan begitu sudah cukup berlebih mengajarnya, lebih dari efesiens.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengusulkan agar setiap guru bisa mengajar lebih dari dua mata pelajaran (mapel). Ini agar efisensi jumlah guru tercapai.

"Jumlah kekurangan guru mencapai 707.324. Kalau tiap tahun 100 ribuan diangkat maka butuh tujuh tahun untuk menyelesaikannya. Ini cukup lama makanya salah satu solusi guru yang ada dikaryakan dengan memegang lebih dari dua mapel," kata Muhadjir, Sabtu (15/12).

Untuk meningkatkan kemampuan tenaga pendidik ini, Kemendikbud akan menyekolahkan kembali guru-guru yang hanya menguasai satu bidang pelajaran. Terutama untuk daerah-daerah yang sangat membutuhkan.

Total guru non-PNS di sekolah swasta dan negeri adalah 3.017.296. Jumlah guru non-PNS di sekolah swasta lebih banyak dari negeri. "Kami sering menyebut guru tersebut sebagai guru pengganti, bukan guru honorer. Untuk memenuhi kebutuhan saat ini, kami membutuhkan sekitar 988.133 guru PNS. Namun, bisa diupayakan cukup dengan 707.324 jumlah guru PNS. Caranya dengan mewajibkan satu guru pegang lebih dua mapel," bebernya.

Terkait guru honorer K2 sebanyak 157.210 orang, Muhadjir mengatakan, sementara berproses. Yang bisa ikut tes CPNS sedang menunggu proses tes selesai. Sebanyak 6.541 honorer K2 yang lulus seleksi kompetensi dasar (SKD). Sisanya akan mengikuti proses penyelesaian lewat jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Sumber : jpnn.com

Teknis Pelaksanaan PP P3K Tak Perlu PP Menteri

Teknis Pelaksanaan PP P3K Tak Perlu PP Menteri - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan pelaksanaan teknis Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP-PPPK), tidak perlu diatur dalam peraturan menteri.

Usulan adanya peraturan menteri ini sebelumnya disampaikan Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pekan lalu. Tujuannya untuk memberikan kebijakan khusus bagi guru honorer K2.

"Tidak dimandatkan oleh PP jadi tidak perlu (permen)," kata Fikri saat berbincang dengan JPNN pada Jumat (14/12).

Dia menyebutkan bahwa berdasarkan kesimpulan rapat Komisi X dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi beberapa hari lalu, disepakati pengangkatan 150.669 guru honorer K2 menjadi PPPK.

Namun prosedur pengangkatannya tetap harus melalui tes. Soal apakah tes tersebut bersifat formalitas atau tidak, politikus PKS ini menyerahkan kepada KemenPAN-RB dan Kemendikbud.

"Kalau sesuai PP 49/2018 maka harus dites. Apakah formalitas atau tidak itu diserahkan kepada KemenPANRB dan Kemendikbud," tandasnya.

Informasi Bagi Tenaga Honorer K2 Yang Lolos Seleksi

Bagi para Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil yang lulus dan ikut seleksi yang kedua (Seleksi Kompetensi Bidang/SKB) telah diumumkan dan selamat bagi yang lolos seleksi. Akan tetapi berbeda dengan Honorer K2 yang ikut seleksi, mereka yang lulus tidak perlu mengikuti Tes SKB tersebut. Seperti yang saya lansir dari laman www.jpnn.com:

Tenaga honorer K2 di beberapa kabupaten/kota se-Provinsi Jambi yang lolos passing grade seleksi kompetensi dasar (SKD) tes CPNS 2018, bisa bernapas lega. Mereka tidak perlu mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Informasi ini diperoleh berdasarkan keterangan-keterangan dari isntansi-instansi terkait di Provinsi Jambi. Bahkan, beberapa daerah ada yang sudah mengumumkan secara resmi di website mereka masing-masing.

Kabid Kepegawaian BKPSDM Merangin yang dikonfirmasi koran ini, mengatakan, berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor : K26-30/D5504/XII/18.01 tanggal, 1 Desember 2018 tenaga honorer K2 yang mencukupi nilai passing grade pada tes SKD tidak perlu lagi mengikuti tes SKB dan langsung dilakukan pemberkasan.

"Ya benar tanpa harus tes SKD, tetapi bukan berarti langsung jadi PNS namun nantinya mereka akan dilakukan pemberkasan dan diperiksa langsung oleh BKN," ujar Zairi.

Hal senada juga disampaikan oleh Kabid Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia Merangin, Ade Yusuf. ‘’Untuk honorer K2 tidak perlu mengikuti SKB,’’ katanya.

Namun demikian, apakah mereka langsung lulus, itu yang masih belum dipastikan karena masih menunggu dari pusat.

‘’Untuk selanjutnya apakah langsung lulus atau masih ikut seleksi lain, masih menunggu intruksi,’’ jelasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Jambi Ekspres (Jawa Pos Group), jumlah honorer K2 yang lolos SKD adalah sebanyak 75 orang yang masing-masing berasal dari Tebo, Merangin, Tanjab Timur, Sarolangun, Bungo, Batanghari, Sungai Penuh dan Kerinci.

Sementara tiga kabupaten/kota yakni Muaro Jambi, Tanjab Barat, Kota Jambi plus Pemprov Jambi tidak ada pelamar dari honorer K2.
Sumber : jpnn.com

Informasi Terbaru Seputar Seleksi PPPK

Jika ini adalah benar, mungkin ini adalah angin segar untuk para Honorer. Khususnya Honorer Kategori II. Seperti yang saya lansir dari laman jpnn.com, pada tanggal 14 Desember 2018. Berikut Penjelasannya:

Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja memastikan, tes calon PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) hanya sekali. Dipastikan juga, guru honorer K2 yang ikut tes calon PPPK akan diseleksi lewat formasi khusus.

"Jadi clear ya, tidak ada tes tiap tahun. Tes hanya sekali sampai mereka pensiun. Namun, tiap tahun mereka harus dievaluasi kinerjanya sebagaimana layaknya PNS juga. Baik PNS dan PPPK itu sama-sama aparatur sipil negara (ASN)," kata Iwan, sapaan akrab Setiawan dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan empat Kementerian di Jakarta, Rabu (12/12).

Dia menegaskan, penilaian kinerja PNS dan PPPK menjadi keharusan. Jangankan PPPK, PNS yang tidak berkinerja baik juga bisa diberhentikan.

Mengenai berapa lama masa kerja seorang guru PPPK, Iwan mengungkapkan, akan membahasnya dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Apakah masa kontrak minimal 10 tahun atau lebih.

"Kalau di PP Manajemen PPPK kan disebutkan minimal masa kerja satu tahun. Jadi masa kerja guru PPPK yang menentukan adalah Mendikbud selaku pemberi kerja," terangnya.

Penjelasan tersebut rupanya memuaskan para pimpinan Komisi X. Karena sebelumnya beredar anggapan bahwa tes akan dilakukan setiap tahun, jika tak lulus kontrak diputus.

"Clear sudah. Tidak benar ada tes berulang. Tes sekali sampai mereka pensiun," tandas Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto saat memimpin raker.
Source: https://www.jpnn.com/news/berita-terbaru-seputar-seleksi-calon-pppk 

Ratusan Honorer K2 Berunjuk Rasa Di Depan Kantor Bupati Cilacap

Sekitar 800an tenaga honorer kategori II (K2)  dari berbagai bidang kerja di Kabupaten Cilacap kembali menggelar aksi demo di Alun-Alun Kabupaten Cilacap, Senin (24/9). Mereka menuntut kepada Pemerintah untuk membatalkan CPNS Umum yang tidak mengakomodir para Honorer K2 yang sudah berusia 35 tahun keatas. 

Puluhan honorer K2 datang dan berkumpul di Alun-alun sekitar jam 09.30. Tenaga honorer K2 yang didominasi dari kalangan guru sekolah tersebut langsung memulai aksinya dengan membentangkan spanduk dan poster yang berisi sindiran.
Diantaranya "Forum Guru dan Honorer Kabupaten Cilacap Prioritaskan Honorer diatas 35 tahun, Honorer K2 Kabupaten Cilacap PNS Harga Mati, Angkatlah Guru Kami menjadi PNS tanpa tes karena sudah tua, Mulyakanlah kami para Honorer, Angkat derajat kami, sejahterakan hidup kami, Pastikan status kami PNS, kami Honorer K2 kab.Cilacap menolak Permenpan No.36 Tahun 2018.

Dalam orasinya Pengunjuk rasa menuntut Peraturan Menpan No.36 tahun 2018 tentang penerimaan ASN agar dicabut. Dalam orasinya juga guru honorer menilai Permenpan Nomor 36 tahun 2018 tidak memberikan kesempatan kepada semua guru dan PTT Honorer yang berusia 35 tahun keatas untuk ikut seleksi ASN tahun 2018.
Ditambahkan juga, ratusan Honorer K2 meminta agar proses penerimaan ASN tahun 2018agar dibatalkan.

Revisi UU ASN Pasti Dibahas, Honorer Yang Sabar Ya!

Bagi sebagian besar Honrer K2 sudah biasa menglami kekecewaan akibat jadwal kegiatan yang ditund-tunda. Sudh biasa Honorer K2 mendengar berita yang seperti ini.
Walaupun begitu, Honorer K2 dan pegawai tidak tetap (PTT) masih menaruh harapan besar meski kecewa ‎berat dengan batalnya jadwal pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 5 Juni.

Mereka optimistis, jadwal revisi UU ASN akan ada dalam waktu dekat ini.

‎"‎Dengan ditundanya rencana pembahasan revisi UU ASN di Baleg, kami korwil tetap positif thinking akan terjadwalkan dalam minggu-minggu ini. Mengingat pembahasan revisi UU ASN bersifat tentatif," kata Korwil Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Jawa Tengah ‎Ahmad Saifudin‎ kepada JPNN, Minggu (4/6).

Revisi UU ASN adalah satu-satunya produk hukum dari legislatif yang bisa memayungi keberadaan honorer K2 dan PTT untuk bisa menjadi PNS.‎

Oleh karena itu, lanjut Ahmad, pihaknya tetap menaruh harapan besar kepada wakil rakyat di Baleg untuk segera menyelesaikan tugas mulia ini.

"‎Kami berharap rekan-rekan yang lain untuk tetap bersabar dalam memahami perubahan jadwal tersebut. Seluruh honorer K2 harus tetap tenang dan memercayakan sepenuhnya kepada anggota dan pimpinan Baleg. Mari kita jaga kekompakan dalam satu hati satu visi satu tujuan yaitu menjadi PNS," bebernya.

Sementara itu Kapoksi Baleg DPR RI Bambang Riyanto memastikan, revisi UU ASN akan tetap dibahas.

Apa pun nanti hasil pembahasannya dengan pemerintah, DPR RI akan tetap pada komitmen memerjuangkan honorer K2 dan PTT menjadi PNS.
Source: jpnn.com

Kategori 2 Memiliki Dasar Untuk Diangkat Menjadi CPNS

Ternyata masalah honorer sampai saat ini juga belum kelar-kelar, ada saja halangan merek untuk di perhatikan oleh Pemerintah. Masalahnya dari KPK tidak setuju akan adanya pengankatann Honorer dari K2 ini. Padahal pengabdian mereka sudah berpuluh-puluh tahun. Tentunya hal ini sangat membuat para Honorer K2 menjadi berkecil hati, mereka sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun akan tetapi pemerintah masih banyak pertimbangan.
Perwakilan honorer K2 tidak gentar meski sejumlah pihak di jajaran pemerintah menolak pengangkatan menjadi PNS.
Mereka mengklaim memiliki punya dasar kuat untuk diangkat jadi PNS.
"Kami meminta bukan tanpa alasan. Ada dasar kuat hingga kami memohon-mohon kepada pemerintah untuk diangkat PNS," kata Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Minggu (2/4).
Alasan pertama, menurut Titi, honorer K2‎ sudah mengabdi puluhan tahun. Bahkan pemerintah sudah pernah mengeluarkan dasar hukum sebelumnya yang intinya terus memberikan honorer K2 harapan untuk diangkat CPNS.
Kedua, lanjut Titi, apakah proses tes itu menjamin untuk kualitas dn transparansi serta berlaku adil terhadap honorer K2. 
Sebab honorer K2 pernah dites pada 2013, tidak ada passing grade dan hasil tes juga tidak dicantumkan.
"Ada aturan memberikan nilai plus bagi yang sudah mengabdi lama dan usia kritis tapi itu semua tidak berlaku kan," cetusnya.
Dia mengingatkan pemerintah, pada rekrutmen 2013 masih ada 30 persen jatah honorer K2 yang kosong karena diisi tenaga bodong.
Selain itu yang diluluskan saat itu, sebagian besar honorer berusia muda.
Sedangkan yang tua‎ tidak diluluskan padahal sebelumnya ada pertimbangan afirmasi khusus masa pengabdian serta usia.
"Kami tidak tahu jelas kenapa kami tidak lulus. Karena nilai tesnya tidak diumumkan, tahu-tahunya dicantumkan yang lulus saja," tandasnya. 
Sumber: jpnn.com

Semoga saja ini benar, Revisi UU ASN bulan April ini

Perjalanan Tenaga Honorer di Indonesia memang patut diacungi jempol, karena sampai dengan saat ini angin segar buat mereka belum jelas juga. Sedikit angin segar bahwasanya Presiden Telah membuat Supres (Surat Presiden) terkait dengan permasalahan Nasib Honorer di Indonesia dengan menunjuk tiga menteri. Beriku ini liputannya:

Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan surat presiden (Surpres) tentang revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Presiden Jokowi menunjuk tiga menteri untuk membahas revisi UU tersebut. Ketiga menteri yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM.

“Bolanya sekarang ada di DPR RI. Revisi berjalan cepat atau lambat tergantung DPR RI dan pemerintah,” politikus Gerindra Bambang Riyanto, Rabu (29/3).

Menurutnya, begitu Surpres terbit, pimpinan DPR RI akan membawa ini ke Bamus untuk ditetapkan jadwal pembahasan.

Dia memperkirakan, pembahasan akan dimulai bulan depan. Mengingat, revisi UU ASN sifatnya sangat segera.

"Presiden menginginkan pembahasan ini dipercepat. Kami akan bergerak cepat juga karena intinya DPR RI sangat mendukung percepatan revisi UU ASN agar masalah honorer dan pegawai tidak tetap bisa selesai dengan cepat,” terang Bambang.

Dia berharap seluruh honorer maupun PTT untuk tetap mengawal pembahasan ini. Mengingat, dalam revisi yang hanya menyorot sekitar lima pasal ini tujuannya untuk menyelamatkan honorer serta PTT dengan masa pengabdian belasan hingga puluhan tahun.

"Saya lega juga, akhirnya presiden cepat menerbitkan surpresnya meski sebagian meragukan surpresnya akan turun," tandasnya
Sumber : jpnn.com

Inilah Jalan Agar Honorer K2 Diangkat Menjadi CPNS

Menjadi Honorer adalah sebuah perjuangan yang panjang, akan tetai apakah dengan menjadi honorer itu kita tidak bisa hidup layak seperti halnya orang lain yang mendapatkan gaji yang layak. Memang Honorer di Indonesia masih jauh dari layak, akan tetapi pemerintah sudah mulai ada jalan untuk memikirkannya, yakni lewat revisi RUU ASN.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arif Wibowo mengatakan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi satu-satunya jalan bagi honorer untuk diangkat PNS. Revisi UU ASN juga yang menjadi jawaban atas keluhan Honorer K2.
"Keluhan honorer K2 telah lama kami dengar dari dalam gedung dewan. Silih berganti masukan dari para honorer menyuarakan aspirasinya,” kata Arif, Kamis (9/3).

Mengingat honorer K2 masa pengabdian yang cukup lama, kata Arif, DPR berinisiatif membantu agar ada perhatian dari pemerintah untuk diangkat menjadi CPNS. Selain itu yang membuat DPR ngotot merevisi UU ASN adalah PP 56/2012 yang menaungi honorer selama ini telah expired dan tidak berlaku lagi. Tidak ada jalan lain bagi honorer kalau masih mau diangkat PNS selain revisi UU ASN.

"Saat ini kami yang ada di DPR RI siap mendukung dan memfasilitasi tentang itu, sebagai bukti nyata revisi ASN telah diparipurnakan dan masuk dalam agenda prolegnas,” ujarnya.

Ia membantah mengenai kabar yang beredar bahwa DPR RI akan mengurungkan revisi UU ASN.

"Kata siapa diurungkan, saya di Komisi II tidak menerima keputusan itu,” katanya.

Menurutnya, revisi UU ASN sudah melalui paripurna dan disetujui masuk Prolegnas tidak mungkin ditarik kembali. “Seandainya dibatalkan mengapa tidak sejak awal sebelum paripurna saja, kan beres urusan,” ujar politikus PDIP ini. 
Sumber: jpnn.com

Ayo Dukung Revisi UU ASN agar Honorer K2 Nasibnya Lebih Baik

Permasalahan yang menimpa honorer mamang saat ini belum kelar-kelar. Sudah terlalu sabar para honorer ini menunggu keputusan dari pemerintah. Semoga kesabaran para Honorer K2 ini membuahkan hasil. Amin.
Ketum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia ‎(FHK2I) Titi Purwaningsih mengimbau semua pihak untuk membuka mata terhadap nasib rekan-rekannya. Pasalnya, ketekunan dan kesetiaan tenaga honorer mengabdi selama puluhan tahun tak kunjung memperoleh pengakuan dari negara.

Titi mengatakan, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus direvisi. Tujuannya untuk mengakomodasi para tenaga honorer agar bisa menjadi pegawai negara sipil (PNS).

"Ja‎nganlah kami dihambat dengan cara menolak revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Kalau yang masih punya hati nurani dukunglah revisi UU ASN ini agar kami merasa dihargai di negara kami sendiri," ujarnya kepada JPNN, Minggu (5/3).

Menurutnya, hanya lewat revisi UU ASN maka semua tenaga honorer K2 bisa diangkat semua menjadi PNS tanpa merugikan pihak mana pun. Titi menambahkan, DPR memang sudah mendengar keluhan para tenaga honorer K2 dengan mengupayakan revisi UU ASN.

"‎Semua elemen masyarakat kami harapkan untuk mendukung revisi UU ASN ini. Janganlah menjadi penghambat dengan alasan yang tidak tepat," terangnya. 

Honorer K2 pun akan melawan pihak-pihak yang menghambat revisi UU ASN. Alasannya, hal itu sebagai upaya memperjuangkan hak mereka.

"Bukan kami arogan tapi kami memperjuangkan hak kami memperjuangkan nasib kami demi masa depan anak cucu kami. Jadi demi lancarnya pmbangunan negeri ini," pungkasnya.
Sumber : jpnn.com

Pengalaman Pertamaku Ikut Demo

Tanggal 23 Februari 2017 lalu, saya dan teman-teman Honorer se kabupaten ikut melakukan aksi dukungan terhadap revisi undang-undang aparatu sipil negara (Revisi UU ASN) di Kantor Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Brokasi di Jakarta. Ini adalah kali pertamanya aku mengikuti aksi ini selama menjadi honorer, sebenarnya kegitan ini sering dilakukan oleh para honorer yang tergabung dalam Honorer Kategori dua akan tetapi baru pertama saya bisa mengikuti kegiatan ini. Pertama kami dan rombongan sampai di Parkiran Senayan Gelora Bung Karno, Parirannya lumayan sejuk karena banyak pepohonanya. Saya tidak tahu kalau temat dilaksanakannya demo ternyata jauh dari senayan menuju Kantor Kemenpan & RB. 
Sampai di tempat sudah ramai ribuan honorer yang sedang melakukan rasi di depan pintu masuk Kantor Kemenpan & RB Ratusan polisi sudah disiapkan, bahkan jalan menuju kantor kemenpan & RB pun di tutup, karena sedang ada aksi demo ini.
Ternyata orang demo itu capai yah, tapi ini adalah pengalaman berharga bagi saya karena sudah ikut memperjuangkan nasib Honorer K2 yang sampai saat ini belum juga jelas nasibnya mau dikemanakan oleh Pemerintah. 
Demo menuntut kejelasan nasib K2 yang belum diangkat ini sempat diwarnai kericuhan antara petugas polisi dan para Honorer yang hendak masuk ke kantor Kemenpan RB, akan tetapi kejadian ini bisa di halau oleh Ketua K2 Indonesia Titi Purwaningsih.
Aksi ini berlansung sampai pukul 18.00, setelah bertemu dengan para deputi menpan akhirnya kami bergerak pulang yang ditinggal adalah Tim 9 K2 yang esoknya akan menemui Menpan langsung.
Itulah pengalaman pertamaku ikut demonstrasi di Jakarta, semoga para Honorer yang non kategori juga bisa merasakan pahitnya perjuangan kami. 

Rieke Diyah Pitaloka Memohon Kepada Presiden Agar Cepat Merespon Revisi UU ASN

Perjungan Ibu Rieke Diah Pitaoka ni memang patut diacungi jempol. Kegigihannya dalam memperjuangkan Honorer K2 membuat mereka para honorer K2 salut terhadap perjuangannya, beliau tak pernah lelah menguruei K2 ini.
Anggota Badan Legislasi DPR Rieke Diah Pitaloka meminta Presiden Joko Widodo segera menerbitkan surat presiden (Surpres)menunjuk menteri terkait membahas revisi Undang-undang Nomor 14/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama dewan.
Sebab, sejak ditetapkan DPR menjadi hak inisiatif dewan, belum ada respon dari pemerintah mengenai usulan revisi UU ASN.
Ketentuan di revisi UU ASN ini nantinya menjadi paying hukum pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS
"Pemerintah harus segera menyerahkan surpres," kata Rieke saat dihubungi di Jakarta, Jumat (3/3).
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, bila ada hal-hal yang tidak disetujui pemerintah dari draft revisi yang telah diserahkan dewan, maka hal itu bisa dimasukkan ke dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) versi pemerintah.
Sesuai mekanisme pembuatan UU, katanya, ketika revisi UU ASN sudah masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas prioritas, maka harus ada tindak lanjut dari pemerintah dengan menerbitkan surpresnya.
"Ini kan sebuah mekanisme, tata cara yang diamanatkan UUD dan turunannya. Dia (Revisi ASN) sudah disepakati menjadi prolegnas prioritas. Itu bukan DPR sendiri, tapi (kesepakatan) antara DPR dengan pemerintah," tegas dia.
Terkait pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS, DPR akan memberikan ruang kepada pemerintah mengatur mekanismenya lebih detil.
"Tahapannya (pengangkatan) terserah pemerintah kesanggupanya bagaimana. Ada proses verifikasi dan validasi yang harus dijalankan. Jadi gak langsung diangkat semua. Ada tahapanya," jelas pengusul revisi UU ASN ini.
Yang terpenting sekarang, tambah dia, pemerintah segera menerbitkan surpres revisi UU ASN, sehingga bisa dibahas bersama-sama dengan DPR.
Sumber: jpnn.com

PNS adalah Harga Mati Para Honorer K2

PNS adalah Harga Mati Para Honorer K2
PNS adalah Harga Mati Para Honorer K2 - Sudah lama rasanya pengabdian ini terhadap pemerintah, menjadi tenaga Honorer, mencerdaskan anak bangsa, akan tetapi masih jaug dari sejahtera hidup ini. Harapan demi harapan sealu dinantikan oleh para Honorer K2 ini, usia semakin bertambah, masa kerja semakin bertambah. Semangat pun masih tetap di dada.
Semangat honorer kategori dua (K2) untuk menjadi PNS semakin menggelora. Meski pengesahan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) masih jauh, tapi mereka optimistis status itu bisa mereka raih.

"Perjuangan kami belum berakhir, sebelum pin ASN menempel di dada kami. Memang moto kami, PNS harga mati tanpa tawar-tawar," kata Korwil Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Pekanbaru, Said Syamsul Bahri kepada JPNN, Rabu (1/2).

Menurut dia, sangat wajar bila pemerintah mengubah status honorer K2 menjadi PNS. Mereka sudah mengabdi dan menyumbang tenaga untuk negara ini. Mencerdaskan anak bangsa dari buta huruf.

"Pascapengesahan RUU ASN sebagai usulan DPR, kami merasa sedikit lega karena tinggal menunggu pengesahan menjadi UU. Seandainya ada sekelompok orang mau menghalangi perjuangan kami ini, kami siap membela. PNS harga mati bagi kami, dan PNS harapan anak istri kami, serta orang-orang terdekat kami," bebernya.

Said mengatakan, sekitar 400 honorer K2 Pekanbaru, kini menunggu perintah FHK2I pusat. Bila ada aksi, mereka siap berkoordinasi dengan korda FHK2I se Provinsi Riau untuk merapatkan barisan.

"Kami tinggal menunggu instruksi saja. Bagi sekelompok honorer yang mau menghalangi ini semua, mohon jangan jadi benalu bagi kami. Mestinya membantu, bukan menjadi lawan kami. Apalagi pemerintah daerah sudah siap menunggu teknis pengangkatan dari MenPAN-RB dan BKN," pungkas Said.
Sumber: jpnn

Revisi ASN Ditargetkan Rampung Akhir Desember 2016

Para Honorer saat ini masih sabar menunggu kebijakan apa yang terbaik bagi para Honorer ini. Berdasarkan sumber dari situs DPR RI bahwasanya Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa rampung dan disahkan sebelum Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016-2017 berakhir pada Desember mendatang.

“Kami berharap pada masa sidang ini bisa diselesaikan, paling tidak diparipurnakan draft revisi terbatas UU ASN di DPR,” tegas Anggota Baleg DPR Rieke Diah Pitaloka sebagai pengusung dalam Pleno Baleg di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Lebih lanjut, Rieke mendorong revisi terbatas UU ASN agar memberikan manfaat untuk membenahi sistem kepegawaian negara menjadi lebih berkeadilan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Bagaimana membentuk sistem rekrut yang berkeadilan terhadap ASN. Bagaimana perekrutan itu efisien dan bisa dipertanggungjawabkan serta memberikan keadilan bagi mereka yang selama ini telah mengabdi bertahun-tahun pada pemerintah, khususnya mereka yang ada di garda terdepan pelayanan publik,” tandas politisi dari F-PDI Perjuangan itu.

Menurutnya, selama ini status pegawai honorer terabaikan karena UU ASN sebelumnya hanya mengatur tentang PPPK. Ia memberikan contoh, banyak pekerja pegawai tidak tetap di instansi pemerintahan yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun, namun, tidak bisa diangkat menjadi PNS karena terbentur batasan usia.

“Yang sudah lama bekerja bagaimana, kan tidak mungkin posisi mereka disamakan dengan mereka yang baru melamar. Mungkin dulu pertama kali diangkat masih berusia 20 tahun, tapi karena tidak diangkat-diangkat, sekarang usianya lewat dari 35 tahun. Nah, itu ada ketidakadilan,” kritik politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo mengusulkan agar pengangkatan PNS bagi tenaga honorer dilakukan secepatnya dan secara bertahap. “Kalau boleh mulai tahun ini atau awal tahun depan diangkat secara bertahap,” ujar politisi F-PG itu.

Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan PNS, Firman mengusulkan agar Panitia Kerja (Panja) merumuskan sistem pengangkatan dilakukan di tingkat pusat.

“Dari tingkat pusat lalu ditimpahkan ke pemerintah daerah. Kalau tidak, ini nanti akan membuka peluang permainan korupsi di tingkat daerah. Ini yang harus kita hindarkan,” tegas politisi asal dapil Jateng itu.

Obat Sipilis
Obat Raja Singa
Obat Kencing Nanah
Obat Gonore
Obat Herpes
Obat Kutil Kelamin
Obat Jengger Ayam
Obat Kondiloma Akuminata
Obat ketuat kemaluan
Obat panu Kadas kudis
Obat Gatal dan Eksim
Obat Kewanitaan
Obat Keputihan
Obat Perapet Vagina
obat Wasir
obat Ambeien
obat Ambejoss
Obat Kanker Herbal
obat kutil kelamin
Ciri gejala Sipilis
Obat Sipilis