Sejarah merupakan cermin bagi kehidupan keadaan sekarang, serta sumber pemikiran dan pembelajaran dalam mengembangkan tujuan-tujuan yang akan datang.
Masa Hindia Belanda Tahun 1908, Mayor Jenderal Robert Baden Powell melancarkan suatu gagasan tentang pendidikan luar sekolah untuk anak-anak Inggris dengan tujuan agar menjadi manusia Inggris, warga Inggris, dan anggota masyarakat Inggris yang baik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Kerajaan Inggris Raya ketika itu. Beliau menulis "Scouting for Boys" sebuah buku yang berisi pengalaman di alam terbuka bersama pramuka dan latihan-latiihan yang diperlukan Pramuka. Gagasan Baden Powell dinilai cemerlang dan sangat menarik sehingga banyak negara-negara lain mendirikan kepanduan. Diantaranya dinegeri Belanda dengan nama Padvinder atau Padvinderiji.
Gagasan kepanduan dibawa oleh Belanda ke Indonesia yang pada masa itu merukana daerah jajahan Hindia Belanda (Nederlands Oost Indie), dengan mendirikan Nederlands Indische Padvinders Vereeniging (NIPV) atau Persatuan Pandu-pandu Hindia Belanda.
Pemimpin-pemimpin pergerakan nasional mengambil gagasan Baden Powell dengan membentuk organisasi-organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik yaitu sebagai kader pergerakan nasional. Pada saat itu mulailah bermunculan orgnanisasi-organisasi kepanduan di antaranya Javanese Padvinders Organizatie (JPO), Jong Java Padvinderij (JJP), National Islamitje Padvinderij (NATIPIJ), Serikat Islam Afdeling Padvinderij (SIAP), Hisbul Wathan (HW) dan lain sebagainya. Pemerintah Hindia Belanda melarang penggunaan istilah Padvinder dan Padvinderij untuk organisasi kepanduan di luar NIPV.
Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada konggres Pemuda tanggal 28 Oktober telah menjiwai gerakan kepanduan nasional Indonesia untuk lebih maju. Dengan meningkatnya kesadaran nasional Indonesia, maka timbullah niat untuk mempersatukan organisasi-organisasi kepanduan. Pada tahun 1930 munculah Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang merupakan gabungan dari organisasi kepandan Indonesische Padvinders Organizatie (INPO), Pandu Kesultanan (PK)dan Pandu Pemuda Sumatera (PPS). Pada tahun 1931 terbentuk federasi kepanduan dengan nama Persatuan Antar Pandu-pandu Indonesia (PAPI), yang kemudian berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada tahun 1038.
Masa Pendudukan Jepang
Masa pendudukan Jepang (PD II), penguasa Jepang melarang keberadaan organisasi kepannduan. Tokoh-tokoh kepanduan kmudian banyak yang masuk organisasi Seinendan, Keibodan, dan Pembela Tanah Air (PETA).
Masa Perang Kemerdekaan
Dengan diproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia bahu membahu mempertahankan kemerdekaan. Seiring dengan itu, pada tanggal 28 Desember 1945 di Surakarta berdiri Pandu Rakyat Indonesia (PARI) sebaga satu-satunya organisasi kepanduan di wilayah Republik Indonesia.
Masa Pasca Perang Kemerdekaan hingga 1961
Setelah pengakuan kedaulatan NKRI, Indonesia memasuki masa pemerintahan yang liberal. Sesuai dengan situasi pemerintahan saat itu, maka bermunculan kembali organisasi kepanduan seperti HW, SIAP, Pandu Islam Indonesia, Pandu Kristen, Pandu Katolik, Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) dan lain-lain.
Menjelang tahun 1961, kepanduan Indonesia terpecah-pecah menjadi lebih dari 100 organisasi kepanduan. Suatu keadaan yang melemahkan nilai persatuan dan gerakan kepanduan Indonesia. Organisasi kepanduan pada saat itu terdiri atas satu federasi kepanduan putra dan dua federasi kepanduan putri yaitu:
- Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO), 13 September 1951
- Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia (POPPINDO) 1954
- Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia
Selanjutnya, ketiga federasi tersebut melebur menjadi satu federasi yaitu Persatuan Kepanduan Indonesia (PERKINDO). Organisasi kepanduan yang bergabung dalam federasi ini hanya 60 dari 100 organisasi kepanduan dengan 500.000 anggota. Disamping itu, sebagian dari 60 anggota kepanduan anggota PERKINDO tersebut berada dibawah organisai politik atau organisasi massa yang satu sama lain berbeda paham dan prinsip.
Untuk mengatasi keadaan yang tidak kondusif dalam gerakan kepanduan, PERKINDO membentuk panitia untuk memikirkan jalan keluarnya. Panitia menyimpulkan bahwa kepanduan lemah dan terpecah-pecah, terpaku dalam cengkraman gaya tradisional kepanduan Inggris. Hal ini disebabkan pendidikan yang diselenggarakan oleh gerakan kepanduan Indonesia belum disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan bangsa dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu gerakan kepanduan kurang memperoleh tanggapan dari bangsa dan masyarakat Indonesia. Kepanduan hanya terdapat pada lingkungan komunitas yang sedikit bayak sudah berpendidikan barat.
Kondisi lemah gerakan kepanduan Indonesia dimanfaatkan oleh pihak komunis sebagai alasan untuk memaksa gerakan kepanduan Indonesia menjadi Gerakan Pioner Muda seperti yang terdapat di Negara-negara Komunis. Keinginan pihak komunis berhasil ditentang oleh kekuatan Pancasila dalam tubuh PERKINDO. Dengan bantuan Perdana Mentri Djuanda, tercapailah perjuangan mempersatukan organsasi kepanduan ke dalam satu wadah Gerakan Pramuka melalui Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, pada tanggal 20 Mei 1961 yang ditandatangani oleh Ir.Djuanda selaku pejabat Presiden RI. Saat itu, Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Negeri Jepang.
Masa 1961-1999
Gerakan Pramuka Indonesia memasuki keadaan baru dengan nama Gerakan Praja Muda Karana atau Gerakan Pramuka berdasarkan Keppres No.238 Tahun 1961. Semua organisasi kepanduan melebur ke dalam Gerakan Pramuka dan menetapkan Pancasila sebagai dasar Gerakan Pramuka.
Gerakan Pramuka adalah suatu perkumpulan yang berstatus non-governmental (bukan badan pemerintah) yang berbentuk kesatuan. Gerakan Pramuka diselenggarakan menurut jalan aturan demokrasi dengan pengurus (Kwartir nasional, kwartir daerah, kwartir cabang dan kwartir ranting) yang dipilih dalam musyawarah.
Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya badan diwilayah NKRI yang diperbolehkan menyelenggarakan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia; organisasi lain yang menyerupai, yang sama dan sifatnya dengan Gerakan Pramuka dilarang adanya. Gerakan Pramuka bertujuan mendidik anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan sebagaimana dirumuskan Baden owell yang pelaksanaannya diserasikan dengan kebutuhan, keadaan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia agar menjadi manusia yang baik dan anggota masyarakat yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.
Dengan melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan keadaan di masing-masing wilayah di Indonesia, ternyata Gerakan Pramuka mampu membawa perubahan dan dapat mengembangkan kegiatannya secara meluas.
Gerakan pramuka menjadi lebih kuat dan memperolehtanggapan luas dari masyarakat. Dalam waktu singkat organisasinya telah berkembang dari kota-kota hingga ke kampung dan desa-desa dan jumlah anggotanya meningkat dengan pesat. Kemajuan pesat tersebut tak lepas dari sistem Majelis Pembimbing (Mabi) yang dijalankan oleh Gerakan Pramuka disetiap tingkat, dari tingkat gugus depan gingga tingkat nasional.
Mengingat bahwa 80% penduduk Indonesia tinggal di desa dan 75% adalah keluarga petani, maka pada tahun 1961 Kwartir Nasional menganjurkan Pramuka menyelenggarakan kegiatan di bidang pembangunan masyarakat desa. Anjuran tersebut dilaksanakan terutama di Jawa Tengah, DIY, Jatim, dan Jabar. Kegiatan tersebut ternyata mampu menarik perhatian pemimpin-pemimpin masyarakat Indonesia. Pada tahun 1966, Menteri Pertanian dan Ketua Kwartir Nasional mengeluarkan Intruksi bersama tentang pembentukan Satuan Karya Pramuka (SAKA) Taruna Bumi. Saka Taruna Bumi dibentuk dan diselenggarakan khusus untuk memunginkan adanya kegiatan Pramuka di bidang pendidikan cinta pembangunan pertanian dan pembangunan masyarakat desa secara lebih nyata dan intensif.
Kegiatan Saka Taruna Bumi mmbawa pembaharuan bahkan mengobarkan semangat untu mengusahakan penemuan-penemuan baru (inovasi) pada pemuda desa yang selanjutnya mampu mempengaruhi seluruh masyarakat desa. Model Pembentukan Saka Taruna Bumi kemudian berkembang menjadi pembentukan Saka lainnya yaitu Saka Dirgantara, Saka Bahari, dan Saka Bhayangkara. Anggota saka tersebut terdiri dari para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang memiliki minat di bidangnya. Para Pramuka Penegak dan Pandega yang tergabung dalam Saka menjadi infrastruktur di bidangnya bagi adik-adik dan rekan-rekannya di gudep.
Perluasan kegiatan Gerakan Pramuka yang berkembang pesat hingga ke desa-desa, terutama kegiatan dibidang pembangunan pertanian dan masyarakat desa, dan Pembentukan Saka Taruna Bumi telah menarik perhatian badan internasional seperti FAO, UNICEF, UNESCO, ILO, dan Boys Scout World Bureau.
Masa 1999-Sekarang
Perkembangan politik negara dan pemerintah mengalami perubahan dengan adanya reformasi. Keadaan ini turut mempengaruhi perkembangan masyarakat secara menyeluruh. Untuk pertama kali pada Munas 2003 di Samarinda, pemilihan ketua kwartir nasional dilaksanakan dengan sistem pemilihan langsung oleh kwartir daerah.
Pada pelaksanaannya, Gerakan Pramuka keluar dari World Asociation Girl Guide & Girl Scout (WAGGGGS).
Tahun 2006, dilakukan pencanangan revitalisasi Gerakan pramuka oleh Presiden RI selaku Kamabinas pada pembukaan Jambore Nasional di Jatinangor, Jawa Barat.
Dalam periode sejarah ini telah disyahkan Saka Wira Kartika dan Undang-undang Gerakan Pramuka Nomor 12 Tahun 2010.
Sejarah Gerakan Pramuka merupakan sumber pemikiran dan pembelajaran pengembangan organisasi agar terus digali untuk memberikan sumbangsih kepada Bangsa dan Negara.
