Sekitar 800an tenaga honorer kategori II (K2)  dari berbagai bidang kerja di Kabupaten Cilacap kembali menggelar aksi demo di Alun-Alun Kabupaten Cilacap, Senin (24/9). Mereka menuntut kepada Pemerintah untuk membatalkan CPNS Umum yang tidak mengakomodir para Honorer K2 yang sudah berusia 35 tahun keatas. 

Puluhan honorer K2 datang dan berkumpul di Alun-alun sekitar jam 09.30. Tenaga honorer K2 yang didominasi dari kalangan guru sekolah tersebut langsung memulai aksinya dengan membentangkan spanduk dan poster yang berisi sindiran.

Diantaranya "Forum Guru dan Honorer Kabupaten Cilacap Prioritaskan Honorer diatas 35 tahun, Honorer K2 Kabupaten Cilacap PNS Harga Mati, Angkatlah Guru Kami menjadi PNS tanpa tes karena sudah tua, Mulyakanlah kami para Honorer, Angkat derajat kami, sejahterakan hidup kami, Pastikan status kami PNS, kami Honorer K2 kab.Cilacap menolak Permenpan No.36 Tahun 2018.

Dalam orasinya Pengunjuk rasa menuntut Peraturan Menpan No.36 tahun 2018 tentang penerimaan ASN agar dicabut. Dalam orasinya juga guru honorer menilai Permenpan Nomor 36 tahun 2018 tidak memberikan kesempatan kepada semua guru dan PTT Honorer yang berusia 35 tahun keatas untuk ikut seleksi ASN tahun 2018.

Ditambahkan juga, ratusan Honorer K2 meminta agar proses penerimaan ASN tahun 2018agar dibatalkan.

Motto : Rasta Sewakottama (Abdi Utama bagi Nusa dan Bangsa). lambang : mengandung elemen bintang, perisai, sinar obor, tugu, padi, dan kapas. 

Arti logo POLRI:

Polri didirikan pada tanggal 1 Juli 1946. 

Sejarah POLRI: 

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk badan kepolisian negara (BKN). Pada tanggal 21 Agustus 1945, secara tegas pasukan polisi memproklamirkan diri sebagai Pasukan Polisi Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochamad Jassin di Surabaya. Langkah awal yang dilakukan Pasukan Polisi Republik Indonesia selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat dan satuan-satuan bersenjata Indonesia lainnya.

Pada tanggal 29 September 1945, Presiden Soekarno  melantik R.S Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi kepala Kepolisian Negara (KKN). Mulanya, kepolisian berada dalam lingkungan Kementrian Dalam Negeri dengan nama Jawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggungjawab tentang masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggungjawab kepada Jaksa Agung. :a;i pada tanggal 1 Juli 1946, sesuai dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No.11/S.D. Jawatan Kepolisian Negara bertanggungjawab langsung pada perdana menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai hari Bhayangkara hingga saat ini.

Pada masa kabinet presidential, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap pemerintah No.1/1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden/wakil perdana menteri. Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jendral Polisi R.S.Soekanto mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Pada pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr.Sjafrudin Prawiranegara dan berkedudukan di Sumatra Tengah, Jawatan kepolisian dipimpin oleh KBP Umar Said (tanggal 22 desember 1948).

Berdasarkan hasil konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan belanda mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S.Sukanto diangkat sebagai kepala jawatan Kepolisian Negara RIS dan R.Sumanto diangkat sebagai kepala  kepolisian negara RI berkedudukan di Yogyakarta . Kepres RIS No.22 Tahun 1950 menyatakan bahwa Jawatan kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan dipertanggungjawabkan pada menteri dalam negeri. Umur RIS hanya beberapa bulan. Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1050, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS No.150, Organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam jawatan Kepolisian Indonesia. Ingin lebih jelasnya silahkan kunjungi web Polri disini.

Sumber : Erlangga RPUL Hal.195.th.2013.

Berikut ini adalah contoh RAB pembanguan atau rehabilitasi ruang gedung/kelas yang bisa anda gunakan sebagai contoh atau referensi atau sebagai bahan acuan dalam membuat sebuah proposal. Semoga bermanfaat. Silahkan di download contoh RAB bangunan ruang kelas.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vLNKu798MjY31WsctIHnRrdRhCmshWIQnUXgl2Vajmc/edit?usp=sharing