Wednesday, November 25, 2015

Honorer K2 berpeluang jadi P3K

Harus bagaimana lagi perjuangan K2 untuk diangkat menjadi CPNS sudah melalui berbagai cara. Akan tetapi pemerintah ternyata belum mampu untuk mengatasi permasalahan ini, entah apa sebabnya, apakah karena tidak mampu mengangkat? atau ada faktor lain!

Jalan untuk honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS makin kecil, menyusul dengan tidak adanya anggaran yang dialokasikan di APBN 2016. Ini diperparah lagi dengan Peraturan Pemerintah (PP) pengangkatan K2 menjadi CPNS tidak mungkin diterbitkan karena berbenturan dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Satu-satunya jalan menurut  Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Bambang Dayanto Sumarsono,‎ lewat diskresi Presiden. Itu pun kalau Presiden Jokowi setuju mengangkat 430 ribuan honorer K2 menjadi ASN.

"Konsekuensi mengangkat honorer K2 menjadi CPNS selain menyita anggaran negara lebih banyak, akan terjadi perlambatan mesin birokrasi," kata Bambang kepada JPNN, Selasa (24/11).

Dia menambahkan, terbitnya diskresi Presiden juga rawan diprotes publik. Sebab, yang diangkat ini jumlahnya ratusan ribu dengan anggaran triliunan rupiah.

"Ini kendala yang dihadapi pemerintah dalam penyelesaian K2. Namun, pemerintah punya alternatif lainnya dengan mengarahkan honorer K2 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)," bebernya.

Dengan P3K, honorer K2 bisa mendapatkan gaji serta tunjangan setara PNS. Tunjangan yang diterima disesuaikan dengan kemampuan‎ fiskal masing-masing daerah.

"Makin tinggi fiskal daerah, makin besar juga tunjangan yang diterima PNS maupun P3K. Honorer K2 jangan berasumsi jelek dulu dengan P3K, kan belum dijalani juga. Daripada menunggu kebijakan yang entah kapan direalisasikan, lebih baik menangkap peluang yang sudah pasti," tandasnya.

6 comments:

  1. "Konsekuensi mengangkat honorer K2 menjadi CPNS selain menyita anggaran negara lebih banyak, akan terjadi perlambatan mesin birokrasi," kata Bambang kepada JPNN, Selasa (24/11).

    Perlambatan mesin birokrasi, apa ini kalimat sindiran yang memandang rendah kompetensi HK2, dari perolehan nilai UKG 2015, harusnya pemerintah berkenan membuka MATA, bagaimana tingkat prosentase nilai antara PNS dg Honorer......, sehingga kalimat PERLAMBATAN MESIN BIROKRASI tidak terucap secara berulang-ulang.

    ReplyDelete
    Replies
    1. KAlau dilihat dari UKG nilainya rata-rata tinggi yang Honorer, di sekolah saya saja yang PNS kalah dengan yang Honorer

      Delete
  2. semoga yang terbaik bagi para guru honorer, guru tetaplah guru yg harus "dihargai" setimpal

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete

Silahkan berkomentar dengan baik & Relevan dengan conten Artikel, Dilarang menyisipkan Link Hidup. jika Teks url blog/web atau isi di daftar tamu itu diperbolehkan, Terima kasih.